Penegakan hukum terhadap kapal ilegal merupakan tantangan yang serius bagi pemerintah dan lembaga penegak hukum di Indonesia. Kapal ilegal seringkali melakukan aktivitas illegal fishing di perairan Indonesia, merusak ekosistem laut dan merugikan para nelayan lokal. Tantangan ini semakin kompleks dengan adanya praktik korupsi dan kolusi di dalam sistem penegakan hukum.
Menurut Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla), Laksamana Muda TNI Aan Kurnia, penegakan hukum terhadap kapal ilegal membutuhkan kerjasama lintas sektor dan lintas instansi. “Kita harus bekerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kepolisian, dan TNI Angkatan Laut untuk menindak tegas kapal-kapal ilegal yang masuk ke perairan Indonesia,” ujarnya.
Salah satu solusi yang diusulkan adalah peningkatan kerjasama dengan negara-negara tetangga untuk memantau dan mengawasi pergerakan kapal-kapal ilegal. Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan, M. Zulficar Mochtar. “Kita perlu bekerja sama dengan negara-negara ASEAN untuk memperkuat penegakan hukum terhadap kapal ilegal di wilayah perairan kita,” katanya.
Namun, tantangan terbesar dalam penegakan hukum terhadap kapal ilegal adalah minimnya sumber daya dan sarana yang dimiliki oleh lembaga penegak hukum. Menurut Direktur Eksekutif The Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Henri Subagiyo, “Kita perlu meningkatkan anggaran dan sumber daya manusia yang diperlukan untuk melakukan penegakan hukum terhadap kapal ilegal secara efektif.”
Dalam upaya mengatasi tantangan ini, pemerintah perlu memberikan prioritas pada penegakan hukum terhadap kapal ilegal. Selain itu, masyarakat juga perlu terlibat aktif dalam melaporkan keberadaan kapal-kapal ilegal kepada pihak berwenang. Dengan kerjasama dan kesadaran bersama, penegakan hukum terhadap kapal ilegal dapat berhasil dilakukan demi keberlanjutan sumber daya kelautan Indonesia.