Peran hukum dalam penanggulangan tindak pidana laut di Indonesia sangat penting untuk menjaga keamanan dan ketertiban laut. Hukum menjadi landasan utama dalam menegakkan keadilan dan memberikan sanksi terhadap pelaku tindak pidana laut.
Menurut Prof. Dr. Hikmahanto Juwana, seorang pakar hukum internasional dari Universitas Indonesia, hukum laut memiliki peranan yang strategis dalam menangani berbagai bentuk kejahatan di laut. “Hukum laut memainkan peran yang sangat penting dalam menegakkan keadilan serta memberikan sanksi bagi pelaku tindak pidana laut,” ujar Prof. Hikmahanto.
Di Indonesia, peran hukum dalam penanggulangan tindak pidana laut diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemberantasan Tindak Pidana di Bidang Kelautan. Undang-Undang ini memberikan dasar hukum bagi penegakan hukum di laut dan memberikan wewenang kepada aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan preventif dan represif terhadap pelaku tindak pidana laut.
Selain Undang-Undang, peran hukum dalam penanggulangan tindak pidana laut juga diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan lainnya, seperti Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri terkait dengan pengaturan dan penegakan hukum di laut.
Menurut Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla), Laksamana Muda TNI Aan Kurnia, hukum memegang peranan yang sangat penting dalam memastikan keamanan laut Indonesia. “Hukum merupakan landasan utama dalam menegakkan keadilan dan memberikan sanksi bagi pelaku kejahatan di laut,” ujar Laksamana Muda Aan Kurnia.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran hukum dalam penanggulangan tindak pidana laut di Indonesia sangat krusial. Hukum menjadi instrumen utama dalam menegakkan keadilan dan memberikan sanksi bagi pelaku kejahatan di laut. Sebagai negara maritim, Indonesia harus terus memperkuat peran hukum dalam menjaga keamanan laut demi menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah laut Indonesia.