Implementasi peraturan hukum laut dalam penegakan kedaulatan Indonesia memegang peranan yang sangat penting dalam menjaga wilayah laut Indonesia. Sebagai negara maritim terbesar di dunia, Indonesia memiliki kekayaan laut yang sangat besar dan perlu dilindungi dengan ketat.
Menurut Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan, Ainun Naim, implementasi peraturan hukum laut merupakan kunci utama dalam menjaga kedaulatan Indonesia di laut. “Kita harus menerapkan peraturan hukum laut dengan sungguh-sungguh agar wilayah laut Indonesia tetap aman dan terjaga,” ujarnya.
Salah satu peraturan hukum laut yang penting dalam penegakan kedaulatan Indonesia adalah UNCLOS (United Nations Convention on the Law of the Sea) yang merupakan konvensi hukum laut internasional yang mengatur berbagai aspek pengelolaan sumber daya laut dan wilayah laut. UNCLOS memberikan dasar hukum yang kuat bagi Indonesia dalam menegakkan kedaulatannya di laut.
Namun, implementasi peraturan hukum laut dalam penegakan kedaulatan Indonesia tidaklah mudah. Banyak tantangan yang dihadapi, seperti masalah illegal fishing, perbatasan laut yang belum ditetapkan, dan konflik kepentingan antara negara-negara tetangga. Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama antara berbagai pihak, baik pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, maupun masyarakat luas dalam menjaga kedaulatan Indonesia di laut.
Menurut Kapten Laut (P) Sigit Yudho Prasetyo dari Indonesian Navy, implementasi peraturan hukum laut membutuhkan kesadaran dan kepatuhan dari semua pihak. “Kita semua harus memahami pentingnya menjaga kedaulatan Indonesia di laut dan bekerja sama untuk mencapainya,” ujarnya.
Dengan implementasi peraturan hukum laut yang baik, Indonesia dapat menjaga kedaulatannya di laut dan melindungi sumber daya laut yang menjadi kekayaan alam negara ini. Semua pihak harus bersatu dalam menjaga wilayah laut Indonesia agar tetap aman dan terjaga.