Pelanggaran batas laut Indonesia merupakan ancaman serius bagi kedaulatan negara. Hal ini dapat terjadi jika tidak ada tindakan yang tegas dari pemerintah untuk melindungi wilayah perairan Indonesia. Pelanggaran batas laut ini dapat dilakukan oleh negara lain maupun oleh pihak swasta yang tidak patuh terhadap aturan yang berlaku.
Menurut UU No. 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, batas laut Indonesia ditetapkan sejauh 12 mil dari garis pantai. Namun, seringkali terjadi pelanggaran batas laut oleh kapal-kapal asing yang masuk ke wilayah perairan Indonesia tanpa izin. Hal ini tentu akan berdampak buruk bagi kedaulatan negara.
Menurut Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan, Brahmantya Satyamurti Poerwadi, pelanggaran batas laut Indonesia harus dihadapi dengan tegas. Beliau menyatakan bahwa “Kedaulatan negara harus dijaga melalui penegakan hukum yang kuat terhadap pelanggaran batas laut.”
Pelanggaran batas laut Indonesia juga dapat berdampak pada sumber daya alam di perairan Indonesia. Menurut Kepala Badan Keamanan Laut, Aheri, “Jika terus terjadi pelanggaran batas laut, maka sumber daya alam kita akan semakin terancam. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antarnegara untuk mencegah pelanggaran tersebut.”
Untuk mengatasi masalah pelanggaran batas laut Indonesia, diperlukan kerjasama antara pemerintah, TNI AL, dan lembaga terkait lainnya. Hal ini sejalan dengan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, yang menegaskan bahwa “Kedaulatan negara harus dijaga melalui kerjasama yang solid antarlembaga.”
Dengan demikian, pelanggaran batas laut Indonesia harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia. Kedaulatan negara harus dijaga dengan tegas melalui penegakan hukum yang adil dan berkeadilan. Jangan biarkan pelanggaran batas laut mengancam kedaulatan negara kita. Semua pihak harus bersatu untuk melindungi wilayah perairan Indonesia.